Penyaluran Elpiji Bersubsidi Masih Belum Tepat Sasaran

31-07-2019 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR  Kurtubi Foto : Devi/mr

 

Kelangkaan Elpiji 3 kg di pasaran masih sering terjadi. Kelangkaan tersebut bukanlah akibat dari kurangnya pasokan,  melainkan lebih dikarenakan tidak tepatnya sasaran penyaluran. Elpiji bersubsidi yang seharusnya ditujukan bagi  masyarakat kurang mampu, namun pada realitanya justru banyak dipakai oleh restoran mewah, hotel besar, serta orang yang mapan ekonominya. 

 

Terkait hal itu, dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke Provinsi D.I Yogyakarta, Anggota Komisi VII DPR  Kurtubi mengatakan bahwa Komisi VII  ingin mengetahui seberapa besar realisasi penjualan elpiji 3 kg bersubsidi dan juga elpiji yang non subsidi. "Kita menerima penjelasan dari instansi terkait bahwa penjualan elpiji  3 kg non subsidi di wilayah Yogyakarta hanya sekitar 20 persen," ucap Kurtubi di Yogyakarta, Selasa (30/7/2019).

 

Dikatakannya, elpiji bersubsidi tetap harus ada dan ditujukan untuk masyarakat yang kurang mampu.  "Tetapi menjadi kurang tepat apabila elpiji bersubsidi ini yang menggunakan adalah restoran dan hotel besar, maupun keluarga kaya," tandasnya.

 

Selain itu, lanjut Kurtubi, Komisi VII juga ingin mengetahui mekanismenya andaikan suatu saat subsidi elpiji itu dikurangi. "Masyarakat yang tidak mampu Harus disubsidi. Dan subsidi tersebut sejauh mungkin harus tepat sasaran. Kalau ada yang kurang tepat sasaran maka harus dicarikan cara yang sebaik-baiknya sehingga subsidi elpiji lambat laun bisa dikurangi," tegas politisi Fraksi Partai Nasdem itu.

 

Kurtubi menyampaikan, kurang lebih sebesar 70 persen elpiji yang dikonsumsi di tanah air berasal dari impor. "Dengan konsumsinya yang sudah masif di dalam negeri, akhirnya pemerintah harus mengimpor dalam jumlah yang sangat besar," tuturnya.

 

Sementara itu terkait penggunaan BBM jenis Premium, Kurtubi mengatakan, di Provinsi Yogyakarta penggunaan BBM jenis Premium memang mengalami penurunan dibandingkan waktu -waktu sebelumnya. Hal itu dikarenakan sebagian besar masyarakat telah beralih menggunakan BBM jenis Pertalite. "Pertalite merupakan BBM yang lebih bersih dan lebih ramah lingkungan," kata Kurtubi. (dep/es)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...